Purna Praja STPDN|Kabupaten Ketapang|Politik|Pemerintahan|Bisnis Internet|Bisnis Investasi|HYIP

REUNI PURNA PRAJA 09

2009-06-07T11:50:00.003+07:00

Reuni Purna Praja 09

"Sewindu Pelaksanaan Tugas Purna 09"

Pelaksanaan
08-11 Oktober 2009
Tempat Ksatrian Jatinangor

Contact person
Budi Awaludin (081931700054/0817138806)
Cheka Virgowansyah (08153911011)
Wahid I (081321999690)
Asep aang R (0811129151)
Sondang (08128552801)

Panduan Investasi Online di H.Y.I.P untuk Pemula

2008-12-22T18:32:00.005+07:00

panduan dan strategi belajar investasi online di HYIP untuk pemula,
jadikan uang anda sebagai investasi online yang akan bekerja 24 jam nontsop untuk anda! raih peluang meraup dollar hingga 50$/hari.
investasi dengan modal hanya 1$ mendapatkan profit hingga 30% tiap hari ??kenapa tidak?! transaksi semuanya online dan menggunakan e-currency Liberty Reserve.

klik disini untuk membaca panduan secara lengkap dan gratis

PENGUKUHAN GURU BESAR IPDN

2008-12-21T23:59:00.003+07:00

Sabtu, 15 Nopember 2008 bertempat di Aula IPDN Kampus Cilandak Jakarta, dilaksanakan Prosesi Pengukuhan Guru Besar IPDN oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Prof.Dr.Nurul Aini,MA
2. Prof.Dr.H.Djohermansyah,MA
3. Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si

Ibu Rektor IPDN Prof.Dr.Ngadisah,MA memimpin jalannya Sidang Terbuka Senat IPDN tersebut, sedangkan Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khususnya yaitu Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si
Saat ini tampak para undangan telah memasuki ruangan aula, baik dari kalangan pejabat struktural lingkup Departemen Dalam Negeri juga kegiatan ini dihadiri civitas akedimika IPDN. Dalam prosesi pengukuhan Guru Besar IPDN ini, akan diiringi oleh Paduan Suara Praja IPDN dari Kampus Jatinangor.

Tepat pukul 09.30 WIB, Pimpinan Senat IPDN memasuki aula prosesi pengukuhan. Pengukuhan ini langsung dipimpin oleh Pimpinan Senat IPDN, yaitu Prof.Dr.Ngadisah,MA, didampingi oleh anggota senat IPDN lainnya. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan sidang senat oleh pimpinan sidang senat IPDN.

Berikutnya pembacaan Surat Keputusan , Pendidikan Nasional RI tentang Pengangkatan Guru Besar di Lingkungan IPDN, yang dibacakan oleh Sekretaris Senat IPDN, yaitu Prof.Dr.Tjahya Supriatna,SU, sebagai berikut :

1. Sejak 01 April 2004, mengangkat Prof.Dr.Nurul Aini,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia

2. Sejak 01 Mei 2005, mengangkat Prof.Dr.Djohermansyah,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Media Politik, Perbandingan Pemerintahan dan Kebijakan Publik.

3. Sejak 01 Juli 2007, mengangkat Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Studi Kebijakan.

Acara selanjutnya adalah mendengarkan orasi ilmiah Guru Besar yang akan dikukuhkan, yaitu :

Prof.Dr.Nurul Aini,MA :

Untuk mewujudkan tujuan negara, diperlukan sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara infra dan supra struktur, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertemukan. Paling tidak benturan-benturan dapat dikurangi atau kalau mungkin dihindari. Caranya adalah dengan melakukan pembangunan politik atau modernisasi politik.

Dalam proses pembangunan politik dapat ditentukan 3 ciri pokok, yaitu:

Pertama, Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara yang dibarengi dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional.

Kedua, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik.

Ketiga, Peningkatan partisipasi politik masyarakat.

(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.Nurul Aini,MA, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)

Prof.Dr.H.Djohermansyah,MA :

Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehinga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan Departemen Dalam Negeri harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya dalam perkara pengangkatan Gubernur Maluku Utara, pemekaran Propinsi di Tanah Papua dan kedudukan keuangan anggota/pimpinan DPRD.

Memang tidak ada jalan mudah untuk membangun pemerintahan daerah bersendikan demokrasi, no pain no gain. Lebih-lebih di negeri kepulauan seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas, penduduknya ratusan juta dengan budaya multikultural, lemahnya aturan konstitusional, dan selama tiga dasawarsa terakhir menerapkan sistem otoritarian dan sentralisasi.

(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.H.Djohermanysah,MA, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)

Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang membentuk Negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan, bentukan yang dilakukan seperti itu merupakan salah satu dari banyak cara untuk membentuk negara, yang dengan demikian warga bangsa itu adalah kekuasaan yang tertinggi atau pemegang kedaulatan atas (sovereignity) dan pemilik negara. Pilihan tragis pada semua kebijakan melibatkan pilihan nilai dan penetapan rata-rata, pertukaran antara nilai-nilai terdekat.

Adapun dimensi pilihan tragis meliputi sejumlah masalah sulit, yaitu :

1. Peran profesional yang sesuai tanpa bertentangan dengan proses penilaian nilainya ;

2. Meningkatkan kemampuan sistem pembuatan kebijakan untuk mengaitkan dalam pilihan nilai tanpa gangguan konsensus yang menjadi penghalang ;

3. Desain untuk menyeertakan strata tambahan, seperti kelompok yang dilibatkan atau publik dalam pilihan nilai tanpa merusak kualitas kebijakan.

(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)

Selanjutnya, Sambutan Menteri Dalam Negeri, yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si, mengatakan bahwa :

Jabatan Guru Besar merupakan jabatan Profesionalisasi akademik, yaitu orang yang menjalankan perjalanan penting tentang penganjur paham, baik individu, pengembangan batas dan minat para pendidik. Seperti tenaga pendidikan dan pengangkatan sbg peningkatan upaya peran memberikan pencerahan, sumbangsih, analisis kebijakan dan anjuran kebijakan. Kualitas tenaga pendidik si lingkungan IPDN tentunya saya dukung, harapannya kualitas lulusan ipdn dapat terwuud. Profesionalisasi dan lulusan menjadi penting untuk diperhatikan, krn saat ini lokasi pendidikan akan berkembang secara regional dengan harapan pembelajaran manajemen pendidikan dalam satu kesatuan sistem yang ada di jatinangor.

Penentuan regiional tersebut sesuai jurusan yang ada di IPDN. Oleh karena itu IPDN harus melakukan penyesuaian khususnya dalam hal kurikulum, yaitu :

1. Ilmu pemerintahan, konten pembelajaran disajikan secara fliksibel dan terbuka terhadap perubahan

2. Kemampuan berpikir dan kreatif, suskses dan bekerja serta belajar

3. Mampu mengunakan ilmu pengetahuan yang dioeroleh untuk digunakan dan tempat dan situasi yg berbeda

Oleh karena itu, lulusan IPDN diharkan melahirkan pemimpin yang :

1. Berpikir kreatif

2. Bertanggungjawab

3. Berani mengambil resiko

4. Mempunyai keluhuran budi

5. Senang melakukan persahabatan

6. Memiliki disiplin yang bagus

Untuk itu Menteri Dalam Negeri berpesan kepada tenaga pendidik di di lingkungankan Departemen Dalam Negeri, yaitu :

1. Pengajar pelatih dan pengasuh harus flikseibel terbuka

2. Fasilitasor harus berani berdialog terbuka dan menerima saran dan kritikab dari mahasiswa dan praja

3. Penilaian hasil belajar bukanlah kegiatan indefenden dari proses pembelajaran

Sehingga akan menghasilkan mahasiswa dan Praja IPDN sebagai berikut :

1. Pamong Praja memiliki kelurhan budi dan hati nurasi yang bersih,

2. Pesahabatan yang tinggi

3. Kedisiplinan

4. Memiliki kesabaran baik prosesnya, maupun langsung kesabaran itu sendiri.

Kemudian, acara diakhir dengan pernyataan penutupan oleh Pimpinan Sidang Senat IPDN Prof.Ngadisah, dan acara pengukuhan ini diakhiri dengan ucapan selamat kepada Profersor yang baru dikukuhkan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT RESMIKAN IPDN BASO

2008-12-21T00:11:00.003+07:00

Setelah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pembentukan Kampus IPDN selain di Jatinangor Provinsi Jawa Barat dengan pembentukan Kampus Regional pada 3 (tiga) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau dan Sumatera Barat

maka pada tanggal 12 Januari 2009 sebagai momentum terwujudnya keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk terbentuknya IPDN di Baso dan diresmikan dalam suatu upacara dengan Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dan komandan upacara Camat Canduang Kabupaten Agam.

Untuk melengkapi sarana dan prasarana Kampus IPDN di Baso, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan dana dalam APBD sebesar Rp. 10 Miliar, sehingga diharapkan para praja merasa nyaman dalam mengikuti studi di kampus ini. Terbentuknya Kampus IPDN di Baso, Gubernur Sumatera Barat mengharapkan terhadap praja Islam yang mengikuti pendidikan di Kampus ini dapat mengisi pengajian seperti khotbah dan secara keseluruhan praja IPDN Baso diharapkan mempunyai kemampuan bahasa Inggeris dengan TOEFL minimal 450. Dalam proses pembelajaran di Kampus IPDN Baso, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan diberikan program studi muatan lokal bagi praja, agar praja bersangkutan dapat lebih mengenal daerah tempat mereka belajar serta membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Setelah acara peresmian Gubernur Sumatera Barat memberikan kuliah umum kepada praja IPDN Baso yang berjumlah 100 orang yang berasal dari beberapa Provinsi di Indonesia.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional Baso diresmikan

Penantian masyarakat Sumatera Barat untuk terlaksananya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Daerah ini akhirnya terwujud. Setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjuangkan untuk dapat terlaksananya pendidikan dinas kepamongan di Sumatera Barat, maka Menteri Dalam Negeri setelah melakukan beberapa kali survei dapat mengabulkan untuk dilaksanakannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional untuk studi jurusan Manajemen Keuangan Daerah bertempat dalam kawasan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Regional Baso, dan diresmikan serta kuliah perdana pada tanggal 12 Januari 2009.

Menurut Koordinator Kepamongan Praja Drs. Baharuddin, tahap awal perkuliahan di Kampus IPDN Regional Baso akan diisi oleh 100 orang Praja yang berasal dari beberapa daerah, antara lain dari Provinsi Bangka Belitung 2 orang, Bali 2 orang, Banten 2 orang, Bengkulu 2 orang, DKI Jakarta 1 orang, Gorontalo 1 orang, Jawa Barat 6 orang, Jambi 2 orang, Jawa Tengah 7 orang, Jawa Timur 7 orang, Kalimantan Barat 3 orang, Kalimantan Selatan 3 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, Kalimantan Timur 3 orang, Kepulauan Riau 2 orang, Lampung 2 orang, Maluku 2 orang, Maluku Utara 2 orang, Nanggroe Aceh Darusalam 5 orang, NTB 2 orang, NTT 4 orang, Papua 6 orang, Papua Barat 2 orang, Riau 3 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sulawesi Selatan 5 orang, Sulawesi Tengah 2 orang, Sulawesi Tenggara 2 orang, Sulawesi Utara 4 orang, Sumatera Selatan 3 orang, Sumatera Utara 6 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 orang.

Dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar di Kampus IPDN Regional Baso, Koordinator Akademik Drs. Sayuti, M.Sip, mengatakan telah dilakukan kerjasama berupa MOU dengan 11 orang tenaga pengajar dari Universitas Andalas Padang, sedangkan untuk kegiatan perkuliahan dan pelatihan, mata kuliah wajib IPDN Regional Baso melibatkan tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sekilas tentang Liberty Reserve

2008-12-08T09:45:00.000+07:00

Dalam setiap aktifitas e-bisnis, kita pasti membutuhkan suatu alat pembayaran digital dalam bertransaksi. Alat pembayaran digital ini disebut sebagai eCurrency yaitu alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum di seluruh dunia, misalnya Credit Card. Namun pemakaian credit card melalui media internet masih banyak memunculkan masalah terutama tingkat keamanannya, apalagi Indonesia sekarang sudah dalam kondisi terblacklist oleh sebagian besar merchant-merchant internasional karena tingginya angka carding atau penyalah gunaannya di Indonesia. Sebagai alternatif untuk melakukan transaksi secara online di Internet kita dapat mempergunakan Liberty Reserve atau lebih populer di sebut LR.

LibertyReserve adalah salah satu e-Currency (mata uang digital) yang digunakan sebagai alat pembayaran di internet. Dan seperti eCurrency lainnya LR juga dibackup dengan mata uang tertentu, dalam hal ini LR menggunakan Dollar atau Euro. Kantor Pusat LibertyReserve berkedudukan di CostaRica.

Cara Membuka Liberty Reserve account

1. Klik disini untuk buka Account Liberty Reserve

2. Klik dibagian Create Account (daftar)

3. Akan keluar form E-mail Verification.

Isi email anda. lalu tekan submit.
Lalu cek di email anda dan masukkan di activation code. tekan next

4. Form Registration, isi data-data yg diminta. Baris yg bertanda * berarti harus diisi dan tidak boleh kosong. Klik ‘next’ setelah mengisi data dan turing number.

5. Jika berhasil akan keluar form berisi penjelasan data account anda.
Harap dicatat (diamankan datanya) semua informasi yg keluar. karena data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk login dan jika anda transfer/transaksi.

6. Selesai.

7. LOGIN ke account Anda. Untuk memastikan proses sudah selesai anda bisa lanjutkan dengan login ke account.

Cara mengisi Account Liberty Reserve
Caranya adalah dengan membeli Liberty Reserve dari situs jual-beli Liberty Reserve. Saat ini di Indonesia sudah ada banyak situs tempat membeli dan menjual/mencairkan dana dari rekening Liberty Reserve ke rekening bank anda. Setiap situs jual-beli punya peraturan sendiri-sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan membaca aturan pembelian atau penjualan Liberty Reserve di situs tersebut. Situs terpercaya yg sering saya gunakan :

tukarduid
sentraegold

Menguangkan Liberty Reserve
Biasanya anda akan mendapatkan konfirmasi penjualan anda dalam waktu paling lama 1x24 jam dana Liberty Reserve akan ditransfer ke rekening bank anda. Klik disini untuk menjual/mencairkan Liberty Reserve :

tukarduid

sentraegold

Penganugerahan Pamong Award 2008

2008-11-24T23:57:00.004+07:00

dalam rangka Temu nasional Pamong II tahun 2008, dilaksanakan Malam Penganugerahan Pamong Award 2008. Sebelum pelaksanaan penyerahaan Pamong Award tersebut, dilaksanakan Makan Malam Bersama Peserta Temu Nasional Pamong dengan Bapak Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto.

klik disini untuk membaca selengkapnya.

Diskusi Interaktif Pemerintahan

2008-11-24T23:49:00.006+07:00

Dalam rangka Temu Nasional Pamong tahun 2008, dilaksanakan Diskusi Interaktif Pemerintahan dengan tema "Strategi Reformasi Birokrasi" di Ballroom Hotel millenium Jakarta, yang menghadirkan pembicara sebagai berikut :
1. Ferry Mursidan (Anggota DPR)
2. Karel Albert (Gubernur Maluku)
3. Eko Soesamto (KPK)
4. Arbi Sanit (Pengamat Pemerintahan)
5. Abdullah Hich (Bupati Tanjung Jabung)
Acara diskusi ini dipandu oleh dr.Lulu Kamal

klik disini untuk membaca selengkapnya.

Temu Nasional Pamong (TNP) II Tahun 2008

2008-11-24T23:40:00.005+07:00

Pada hari Senin-Rabu, 17 s/d 19 Nopember 2008, di Hotel Millinium Sirih Jakarta Pusat
berlangsung kegiatan Temu Nasional Pamong (TNP) II tahun 2008.

klik disini untuk membaca selengkapnya

Mendagri Lantik Rektor IPDN

2008-10-18T07:54:00.003+07:00

SUMEDANG: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto melantik Prof Dr Ngadisah MA sebagai rektor baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus perguruan tinggi itu di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (16/10).

Dalam sambutannya Mendagri mengatakan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 109/M Tahun 2008, pihaknya menetapkan rektor baru untuk menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Johanis Kalloh.

"Acara ini merupakan tindak lanjut dari Kepres 2008 tentang pengangkatan rektor IPDN. Sehingga pelaksanaannya terkait dengan implementasi aspek dan status IPDN," katanya.

Ia menjelaskan, aspek dan status IPDN harus mengacu pada undang-undang sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan norma dan kepamongprajaan. Untuk itu, faktor penunjang kegiatan belajar mengajar, terutama sarana penunjang, seperti perpustakaan dan fasilitas akomodasi harus dipersiapkan secara menyeluruh untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Peningkatan itu, menurut Mendagri, juga harus ditunjang dengan struktur organisasi IPDN yang efektif, efisien, rasional, sesuai perkembangan pendidikan global.

"Pengelolaan IPDN baik pengajarnya, pengasuh maupun praja dalam setiap angkatan harus seimbang sehingga menghasilkan kualitas tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, jelas Mardiyanto, pengembangan lembaga IPDN dapat diselesaikan. Termasuk, peraturan Kepres 87/2008 tentang STPDN ke dalam IPDN, sehingga dapat menjadikan citra yang positif kepada pamong yang berkualitas.

Selain itu, lanjutnya, eksistensi pengembangan IPDN dapat menjadi sarana pendidikan yang lebih baik lagi di

Indonesia

. "Sehingga dapat menjadi institusi negara yang berkepribadian tinggi seperti TNI, Militer, AU, AD, Akpol," ucapnya.

Ia juga mengatakan, dalam kepemimpinan rektor yang baru, pihaknya berharap semua praja dapat ikut menjaga sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya yang positif. "Budaya kekerasan harus dihilangkan karena tidak diperlukan lagi dalam sistem pendidikan sekarang ini. Tunjukan kepada masyarakat sesuai dengan sikap keteladanan akademis," kata Mendagri.

Dengan demikian, katanya, segala hubungan antara pengajar dan praja dapat ditingkatkan di dalam proses belajar mengajar sehingga menciptakan situasi yang baik, tertib dan aman. Sebab, hubungan baik dapat dibina dengan menghindari segala bentuk tindakan yang tidak terpuji.

Mendagri berharap proses pendidikan yang cukup lama (empat tahun) itu, dapat mendidik para praja sehingga dapat bekerja sebagai pamong praja di dalam masyarakat dengan baik.

"Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada praja selama ini dapat menciptakan kepribadian yang baik dan berada di jalan yang benar untuk memajukan nusa dan bangsa," katanya.

sumber : depdagri online

IPDN Segera Miliki Rektor Baru

2008-10-18T07:31:00.003+07:00

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat akan memiliki rektor baru, yakni Prof Dr Ngadisah MA.

Pembantu Rektor (Purek) III IPDN Burhanudin yang dikomfirmasi wartawan, Rabu membenarkan, setelah selama ini dijabat oleh Plt Rektor Johanis Kalloh, IPDN akan dipimpin Prof Dr Ngadisah MA.

"Pelantikan Rektor IPDN dijadwalkan pada Kamis (16/10) dan serah terima jabatan akan dilakukan di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang," katanya.

Menuurut dia, Prof Dr Ngadisah saat ini menjabat Kepala Litbang Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bahkan sebelumnya yang bersangkutan juga menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Dalam kesempatan terpisah, Plt Rektor IPDN Johanis Kalloh mengatakan dirinya mendapat kabar tentang pelantikan rektor itu sepekan lalu.

"Menurut informasi saya akan diganti oleh pak Ngadisah. Saya belum tahu setelah ini ditempatkan dimana karena belum ada SK baru. Kemungkinan ke posisi saya yang lama, sebagai staf ahli," katanya.

Kalloh menjadi Plt Rektor IPDN menggantikan posisi Nyoman Sumaryadi yang dinonaktifkan hingga tugas evaluasi sistem, kurikulum dan organisasi pengasuhan IPDN selesai.

Penonaktifan itu diambil berdasarkan keputusan pelaksanaan evaluasi yang berlangsung pada Rabu, 11 April 2007 silam.

sumber : Depdagri online

IPDN Kelebihan Kapasitas 2000 Siswa

2008-10-18T07:30:00.005+07:00

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Ngadisah MA akan melakukan penataan struktur dan infrastruktur kampus yang saat ini tengah mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 2000 siswa.

Kepada wartawan seusai pelantikan oleh Mendagri Mardiyanto di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, Ngadisah mengatakan rencananya sebagian siswa akan disebar di daerah dan juga Kampus Cilanda, Jakarta.

"Ini adalah upaya untuk mengurangi beban kampus yang kapasitasnya hanya 1500 orang namun digunakan bagi 3500 orang," katanya.

Upaya lainnya yang akan dilakukan adalah membangun ruangan-ruangan baru dan juga berbagai fasilitas tambahan untuk para siswa. "Selama ini kelebihan kapasitas membuat kondisi kampus atau asrama tidak nyaman," katanya.

Selain itu, lanjutnya. akibat dari kelebihan siswa ini pihak pengasuh kesulitan untuk mengawasi para siswa.

"Saat ini rasio siswa dan pengasuh di IPDN adalah satu berbanding 40 padahal idealnya satu berbanding 20," katanya.

Karena itu, Ngadisah menerapkan program kualitas pendekatan pengasuh dan dosen kepada para siswa.

sumber : Depdagri online

Profil Kabupaten Ketapang

2008-10-18T01:04:00.002+07:00

SEJARAH

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah Afdeling yang merupakan bagian dari Keresidenan Kalimantan Barat (Residentis Western Afdeling van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika

itu dibagi menjadi tiga Onder Afdeling, yaitu:

Onder Afdeling Sukadana, berkedudukan di Sukadana
Onder Afdeling Matan Hilir, berkedudukan di Ketapang
Onder Afdeling Matan Hulu, berkedudukan di Nanga Tayap

Masing-masing Onder Afdeling dipimpin oleh seorang Wedana.
Tiap-tiap Onderafdeling dibagi lagi menjadi Onder Distrik, yaitu:

Onder Afdeling Sukadana terdiri dari Onder Distrik Sukadana, Simpang Hilir dan Simpang Hulu
Onder Afdeling Matan Hilir terdiri dari Onder Distrik Matan Hilir dan Kendawangan
Onder Afdeling Matan Hulu terdiri dari Onder Distrik Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau
Masing-masing Onder Distrik dipimpin oleh seorang Asisten Wedana.

Afdeling Ketapang terdiri atas tiga kerajaan, yaitu:

Kerajaan Matan, yang membawahi Onder Afdeling Matan Hilir dan Matan Hulu
Kerajaan Sukadana, yang membawahi Onder Distrik Sukadana
Kerajaan Simpang, yang membawahi Onder Distrik Simpang Hilir dan Simpang Hulu

Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Panembahan. Sampai tahun 1942, kerajaan Matan dipimpin oleh Gusti Muhammad Saunan, kerajaan Sukadana dipimpin oleh Tengku Betung dan kerajaan Simpang dipimpin oleh Gusti Mesir

Masa Pendudukan Jepang. Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status Afdeling, hanya saja pimpinan langsung diambil alih oleh Jepang.

Masa Pendudukan NICA. Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 diganti oleh Pemerintahan Tentara Belanda (NICA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 no. 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan Swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapng terbagi menjadi tiga pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang dan Matan. Kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi.

Pembentukan Kabupaten Sintang. Undang-undang nomor 25 tahun 1956 menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagian bagian Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati.

GEOGRAFI

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0º 19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” - 111º 16’ 00” Bujur Timur.

Dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, berupa rawa - rawa terbentang mulai dari Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan, Sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit - bukit dan diantaranya masih merupakan hutan.

Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur serta merupakan urat nadi penghubung kegiatan ekonomi masyarakat dari desa dengan kecamatan dan kabupaten. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Selat Karimata.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang.

Daerah Kabupaten ketapang mempunyai luas wilayah 35.809 Km² (± 3.580.900 Ha) yang terdiri dari 33.209 Km² wilayah daratan dan 2.600 Km² wilayah perairan serta memiliki 20 Kecamatan yaitu Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Marau, Kecamatan Manis Mata, Kecamatan Jelai Hulu, Kecamatan Sandai, Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Sei Laur Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Dua, Kecamatan Hulu Sungai, Kecamatan Air Upas, Kecamatan Singkup, Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Kecamatan Pemahan.

Topografi

Daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai merupakan dataran berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan. Sedangkan wilayah perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan. Juga terdapat sungai-sungai besar lainnya, yakni sungai Merawan/Matan, Kualan, Pesaguan, Kendawangan dan Jelai.

Geologi

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Ketapang berupa tanah podsolik merah kuning, litosol/regosol, latosol, andosol dan organosal. Tanah podsolik merah kuning terdapat di daerah hulu bagian tengah, memanjang dari utara ke selatan, meliputi kecamatan Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Simpang Hulu, sandau, Nanga Tayap, Sungai Laur dan sebagian kecamatan Manis Mata. Tanah litosol/rigosol terdapat di daerah hulu agak ke timur, sebagian besar terdapat di kecamatan Sungai Laur, Simpang Hulu, Sandai dan Nanga Tayap. Tanah latosol terdapat di kecamatan Sandai dan Sungai Laur. Jenis tanah andosol hanya terdapat di kecamatan Sandai bagian timur. Tanah organosal sebagian besar terdapat di daerah pantai, memanjang dari utara ke selatan, yaitu di kecamatan Simpang Hilir, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Manis Mata.

I k l i m

Kabupaten Ketapang ber iklim tropis dengan suhu rata - rata 23,70° C - 26,70° C dan suhu pada siang hari mencapai 30,80° C serta memiliki curah hujan rata - rata 3696,1 mm / th dengan curah hujan rata - rata per tahun sebanyak 214 kali, sedangkan kecepatan angin adalah 3,1 knot dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.

Sekilas Kalimantan Barat

2008-10-18T00:50:00.001+07:00

Pada tahun 1936, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah keresidenan yaitu bagian dari Govermenten van Borneo (GB) dengan pusat pemerintahan di Banjarmasin, Dua tahun kemudian GB ini menjadi dua residensi dimana salah satunya adalah Residentie Westerfdeling van Borneo dengan pusat pemerintahan di Pontianak.

Pada tahun 1942 - 1945, Jepang menduduki Kalimantan Barat serta mengakhiri masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam masa pendudukan Jepang ini , masih tetap dalam status keresidenan yang residennya berpusat di Banjarmasin, tapi merupakan bagian dari Borneo Minseibu Cokan.

Dimasa perjuangan kemerdekaan, tokoh - tokoh Kalimantan Barat yang gigih menentang penjajahan Melanda maupun Jepang adalah : Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situt Mahmud, AR Jeranding , HR A. Rahman DLl.

Setelah kekuasaan Jepang berakhir ternyata Kalimantan Barat Belum Langsung menikmati kemerdekaan karena dikuasai oleh kolonialis, khususnya pemerintahan Belanda ( NICA) pada tahun 1945. Status keresidenan Kalimantan Barat segera disempurnakan dengan pengakuan adanya 12 pemerintahan Swapraja dan Neo Swapraja , yang tidak lama kemudian digabung menjadi sebuah daerah federasi.

Daerah Kalimantan Barat oleh NICA diakui sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat ( DIKB) pada tahun 1948. Tetapi DIKB tidak bertahan lama yang kareanadanya desakan dari rakyat, maka pada tahun 1949 DIKB dan kepala daerah menyerahkan wewenang kepada residen kalimantan Barat di Pontianak Sebagai wakil Pemerintahan Pusat Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri RIS mengukuhkan wewenang residen yang menjalankan pemerintahan di Kalimantan Barat dan pemerintahannya kembali kepada status keresidenan administrasi yang merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan barat yang berpusat di banjarmasin. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1956.

Atas dasar Undang-undang Nomor 25 tahun 1956, Kalimantan Barat mendapatkan status sebagai daerah Propinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Kedudukuan sebagai daerah otonom ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Selanjutnya tanggal ini dianggap sebagai hari jadi Pemerintah Kalimantan Barat. Namun Mulai Tahun 2002 Hari jadi Pemerintah Kalimantan Barat diperingati setiap tanggal 28 Januari. Sejak ditetapkannya sebagai Daerah Propinsi Otonom yaitu pada tanggal 1 Januari 1957 sampai saat ini, Kalimantan Barat telah dipompin oleh delapan pejabat Gubernur. Dewasa ini daerah pemerintah Kalimantan Barat sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999.

L e t a k

Provinsi Kalimantan Barat terletak tepat di garis khatulistiwa (Kota Pontianak) di atas garis 2° 08' LU dan 2° 05' LS serta di antara 108° BT dan 114°10' BT pada peta bumi.

Provinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur) dan merupakan satu-satunya Provinsi yang memiliki akses langsung jalan darat via poros jalan antar negara Pontianak-Entikong-Kuching yang memiliki jarak tempuh sekitar 6-8 jam (400 km), dengan kendaraan roda empat.

Batas Wilayah

Utara

:

Sarawak (Malaysia Timur), Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Ketapang

Selatan

:

Laut Jawa

Timur

:

Kalteng dan Kaltim

Barat

:

Laut Natuna dan Selat Karimata

Topografi

Dilihat dari tekstur tanahnya maka sebagian besar daerah Kalbar terdiri dari tanah rawa bercampur gambut, jenis tanah PMK (podsolit merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya tanah OGH (orgosol, gley dan humus ) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh kabupaten, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Daerah Kalbar merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0-200 m di atas permukaan laut. Daerah pantai terdapat di wilayah barat dan selatan , panjang pantai 1.165 km. Wilayah pantai disamping merupakan pasir dan batu juga sebagian terdiri dari endapan lumpur dan berawa. Jumlah sungai yang dapat dilayari : 26 buah dan panjang keseluruhan 3.234 km dengan bobot muatan antara 10 - 40 ton. Sungai yang terpanjang dilayari adalah Sungai Kapuas (1.086 km).

Jalur sungai dapat menghubungkan beberapa Ibukota Kabupaten dan Kecamatan Wilayah yang masih mengandalkan jalur sungai yaitu daerah pedalaman, khususnya di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang. Jalur angkutan laut terdapat di wilayah Kodya Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Kapal penumpang dan barang menghubungkan Pontianak dengan Jakarta, Semarang, Surabaya dan daerah lainnya.

Jalur perhubungan udara dilayani dengan pesawat DAS menghubungkan Pontianak dengan Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang.

Pontianak - Jakarta dilayani setiap hari dengan pesawat Garuda, Merpati, Pelita, Batavia, Bouraq, Jatayu dan Citilink.

Pontianak - Balikpapan, Batam dan Medan dilayani Merpati dan Jatau (Seminggu tiga kali).

Pontianak ke luar negeri (Serawak dan Kuching) dilayani dengan pesawat Merpati dan MAS.

Hidrologi

Kalimantan Barat dijuluki sebagai Provinsi "seribu sungai". Hal ini karena di Kalbar terdapat Sungai Kapuas yang memiliki panjang sekitar 1.143 km dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang menjelajah 65% wilayah Kalimantan Barat.

Meskipun tidak memiliki banyak danau, namun di Kalbar terdapat beberapa danau yang cukup potensial seperti Danau Sentarum yang memiliki luas sekitar 117.500 Ha dan Danau Luar 1 dengan luas 5.400 Ha yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kalbar juga tidak memiliki banyak gunung.

I k l i m

1.

Beriklim tropis dengan suhu antara 22°C - 32°C dengan kelembaban tinggi.

2.

Keadaan cuaca pada umumnya berawan dan kabut terutama pada bulan Februari sampai dengan Agustus.

3.

Curah Hujan berkisar antara 3.250 Mm s/d 4.134 Mm, musim penghujan terjadi pada bulan September sampai Desember dan hampir setiap tahun terjadi banjir di daerah pedalaman.

Demografi

1.

Perkembangan Jumlah Penduduk
*

Jumlah penduduk tahun 2003 tercatat 3.958.448 jiwa dengan pertumbuhan 2,65%.
*

Kepadatan penduduk 27 orang / km2.
2.

Komposisi penduduk
*

Berdasarkan Suku Bangsa

a.

Dayak

:

41 %

b.

Melayu

:

39 %

c.

Cina

:

12 %

d.

Bugis

:

5 %

e.

Lain-Lain

:

3 %
*

Berdasarkan agama dan kepercayaan

a.

Islam

:

52,87 %

b.

Katolik

:

20,59 %

c.

Protestan

:

8,69 %

d.

Budha

:

2,26 %

e.

Hindu

:

0,55 %

f.

Kepercayaan

:

15,04 %
*

Berdasarkan status sosial

a.

Tani

:

17,89 %

b.

Nelayan

:

16,72 %

c.

Pedagang

:

11,39 %

d.

Buruh

:

3,77 %

e.

Pegawai Negeri

:

4,78 %

f.

Swasta

:

16,93%

g.

Pelajar

:

23,34%

h.

Lain-Lain

:

5,18 %

Visi

“Kalbar Bersatu, mandiri, ramah lingkungan dan berdaya saing global menuju masyarakat yang aman dan sejahtera lahir-bathin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia“

Misi

*

Percepatan Pembangunan
*

Stabilitas dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
*

Kemandirian Daerah
*

Pengembangan SDM Yang Berdaya Saing Global
*

Lingkungan Hidup
*

Kesejahteraan Materiil dan Spiritual.

Makna Lambang

1.

Bersudut lima, dimaksudkan sebagai suatu negara kesatuan yang bersendikan Pancasila
2.

Kata “Akcaya” yang berarti “Tak kunjung binasa”atau dengan keuletan yang pantang menyerah
3.

Perisai mandau dan keris menggambarkan pusaka dan kebudayaan warisan leluhur masyarakat daerah Kalimantan Barat
4.

Garis melintang di tengah-tengah melukiskan bentangan khatulistiwa tepat pada garis equator
5.

Kobaran api dalam tungku menggambarkan semangat perjuangan yang tak kunjung padam
6.

Padi dan kapas bersimpul pita dengan sudut empat merupakan lambang kemakmuran yang dijiwai oleh semangat catur karsa (empat kehendak) yaitu : kesungguhan, kejujuran, gotong royong, dan kekeluargaan. Jumlah unsur kapas (17), nyala api (8), padi (45), melukiskan lahirnya Republik Indonesia 17 agustus 1945.

Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk terbanyak adalah Kalbar yaitu 34 % dari total penduduk seluruh Kalimantan, yaitu sebanyak 3.722.172 jiwa

Ekonomi

1.

Pertumbuhan Ekonomi 3,23%
2.

Pertumbuhan Sektor Pertanian 2,30%
3.

Pertumbuhan Sektor Industri 2,40%
4.

Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2,44%
5.

Pertumbuhan Sektor Keuangan 4,71%
6.

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,61%
7.

Tingkat Pengangguran Terdididk (SLTA +) 9,48%
8.

Jumlah Penduduk Miskin 14,79%
9.

Jumlah Penduduk Miskin 14,79%
10.

PDRB Perkapita Rp. 5.585.035
11.

PDRB Sektor Pertanian Rp. 5.071,92 Milyard (26% dari Total PDRB Kalbar)
*

Tanaman Pangan Rp. 1.463,70 M
*

Peternakan Rp. 490,83
*

Perikanan Rp. 495,70 M
12.

PDRB Sektor Kehutanan Rp. 1.147,70 M
13.

PDRB Sektor Perkebunan Rp. 1.473,99 M
14.

Human Development Index 65.8
15.

Eksport US $ 371 juta
16.

Perkembangan Aktiva Perbankan Rp. 8,9 Trilyun

Potensi Sumber Daya Manusia

Angkatan Kerja Sektor Pertanian 1.778.745 Orang

1.

Kelompok Tani Tanaman Pangan 7.322 Kelompok terdiri dari :
*

Kelas Pemula 3.704 Kelompok
*

Kelas Lanjut 2.852 Kelompok
*

Kelas Madya 633 Kelompok
*

Kelas Utama 133 Kelompok
2.

Kelompok Tani Tanaman Pangan 6.659 Kelompok terdiri dari :
*

Kelas Pemula 2.386 Kelompok
*

Kelas Lanjut 2.655 Kelompok
*

Kelas Utama 98 Kelompok
3.

Kelompok Tani Ternak 580 Kelompok terdiri dari :
*

Kelas Pemula 342 Kelompok
*

Kelas Lanjut 128 Kelompok
*

Kelas Madya 79 Kelompok
*

Kelas Utama 24 Kelompok

Jeruk

Jeruk Siam merupakan komoditas unggulan dan komoditi primadona Kalbar yang dikenal dengan sebutan “ Jeruk Pontianak”, kendatipun sebenarnya berasal dari Kec. Tebas Kab. Sambas. Sifat khas jeruk ini yaitu manis rasanya, tipis kulitnya, dan licin mengkilat.

Jeruk Siam ada di Kalbar sejak Tahun 1936 tepatnya di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Bibitnya berasal dari Negara Cina. Hingga awal tahun 1950 jeruk siam telah berhasil dibudidayakan hinggan mencapai 1.000 ha. Tahun 1960 sebagaian besar pohon jeruk ini ditebangai karena terserang penyakit.

Pada tahun 1979 perkebunan jeruk siam dikembangkan kembali dan sampai tahun 1996 mengalami masa kejayaan yaitu mencapai 10.000 ha lebih dengan produksi 26.000 ton per tahun. Setelah Tahun 1996 jeruk siam anjlok sebagai akibat dari monopoli sistem tata neiaga sehingga harga ditingkat petani jatuh dan Total Revenue (TR) tidak cukup membiayai Total Cost (TC); akibatnya petani membiarkan pohon jeruk merangas mati karena tidak terpelihara dan diperparah akibat serangan hama penyakit.

1.

Lokasi

Luas potensi areal pengembangan KSP Jeruk saat ini antara 10.000 – 20.0000 Ha, terdapat di Kab. Sambas dan terletak dalam satu hamparan dataran rendah yang luas pada beberapa Desa di Kec./ Pemangkat, Tebas, Sambas, dan Teluk Keramat.

Berdasarkan rencana pengembangan produk unggulan daerah Kab. Sambas, masih tersedia pengembangan komoditas jeruk seluas 7.844 Ha dan masih memungkinkan untuk diperluas, karena ketersediaan area pertanian lahan kering di Kalbar mencapai seluas 200.000 Ha.

No.

Kecamatan

Potensi (Ha)

Diusahakan (Ha)

Tersedia (Ha)

1.

Pemangkat

2.700

650

2.050

2.

Tebas

4.600

1.185

3.415

3.

Sambas

400

296

104

4.

Teluk Keramat

2.300

25

2.275

5.

Selakau

-

35

-

Jumlah

10.000

2.191

7.844

2.

Keunggulan
*

Popularitasnya sudah cukup terkenal baik dalam maupun luar negeri (khususnya Asean)
*

Masa produktifitas 15-20 Tahun
*

Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,59 (tertinggi dibanding komoditas lainnya)
*

Harga Pasaran stabil dan cenderung terus meningkat
3.

Sarana Penunjang
*

Stabilitas keamanan terjamin
*

Peraturan dan Regulasi tentang perizinan sangat mudah
*

Transportasi darat lancar dan dapat dilalui kendaraan roda empat (Jalan Aspal dari Kota Pontianak ke lokasi perkebunan) jarak tempuh 196 km
*

Pelabuhan laut tersedia yaitu Pelabuhan Sintete terletak dikawasan sentra produksi serta pelabuhan lainnya di Kota Pontianak
*

Lembaga Keuangan (Perbankan) tersedia hingga ditingkat Kecamatan
*

Lahan mempunyai surat tanah yang jelas (bersertifikat)
*

Tersedia tenaga kerja yang profesional
*

Telekomunikasi, listrik dan air bersih lancar
*

Harga barang-barang kebutuhan relatif terjangkau
*

Di ibukota Kabupaten (Sambas) tersedia Hotel, dan restoran yang cukup representatif
*

Tersedia Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Tani yang menyebar disetiap Desa

Lidah Buaya (Aloevera)

Lidah Buaya (Aloe barbadensis Milleer) sudah dikenal sejak ribuan tahun silam, digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Tanaman bermanfaat sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan dibidang agro industri semakin luas dan beraneka ragam produk yang dihasilkan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi dan industrialisasi pertanian.

Sektor agroindustri kini menjadi primadona yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah, nasional dan devisa negara.

Dewasa ini produk berbahan baku alami semakin disukai oleh masyarakat bahkan luar negeri pengguna produk berbahan baku alami telah menjadi trend masyarakat luas yang terkenal dengan istilah “back to nature” yang berarti kemblai kealam. Demikian pula halnya dengan tanaman lidah buaya (Aloevera) yang selama ini hanya dikenal sebagai shampo untuk perawatan rambut dan tanaman hias. Pada masa kini penggunaannya sudah semakin luas, baik dalam industri kosmetik maupun farmasi.

Lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebgai tanaman obat dan bahan baku industri. Dinegara maju seperti Amerika, Australia, dan Eropa lidah buaya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman kesehatan. Berdasar hasil penelitian tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral vitamin, polysakarida dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Tanaman ini memiliki banyak khasiat seperti anti inflamasi, anti jamur, anti bakteri dan membantu proses regenerasi sel. Disamping menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit kanker, serta dapat digunakan sebagai nutrisi pendukung penyakit kanker, penderita HIV/AIDS (Wahyono E dan Kusnandar, 2002).

1.

Lokasi

Di Kota Pontianak (Siantan) dan Kabupaten pontianak (Rasau Jaya) tanaman liidah buaya tumbuh dengan sangat baik pada lahan gambut. Potensi lahan gambut mencapai 1.100 ha (10,20% dari luas wilayah), dan lahan gambut di Kab. Pontianak mencapai 450.000 hektar (24,76% dari luas wilayah), maka pengembangan komoditas ini masih sangat potensial.

2.

Keunggulan
*

Merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri
*

Berdasar hasil penelitian tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral vitamin, polysakarida dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.
*

Tanaman ini memiliki banyak khasiat seperti anti inflamasi, anti jamur, anti bakteri dan membantu proses regenerasi sel. Disamping menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, menstimulasi kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit kanker, serta dapat digunakan sebagai nutrisi pendukung penyakit kanker, penderita HIV/AIDS (Wahyono E dan Kusnandar, 2002).
*

Permintaan pasar lokal dan ekspor cukup tinggi sekitar 20.000 ton per/minggu
*

Harga Pasaran stabil dan cenderung terus meningkat
*

Minumannya sangat diminati masyarakat|

3.

Sarana Penunjang
*

Stabilitas keamanan terjamin
*

Peraturan dan Regulasi tentang perizinan sangat mudah
*

Lokasi centra produksi berada di Kota Pontianak dan Kab. Pontianak
*

Transportasi darat, laut dan udara tidak mengalami kendala
*

Lembaga Keuangan (Perbankan) tersedia
*

Telekomunikasi, listrik dan air bersih lancar
*

Lahan mempunyai surat tanah yang jelas (bersertifikat)
*

Tersedia tenaga kerja yang profesional
*

Hotel dan restoran tersedia mulai dari kelas eksekutif hingga ekonomis

Kelapa Sawit

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalbar masih terbuka lebar. Tersedia lahan seluas 1,4 juta ha. Hingga tahun 2000 tercatat 33 buah perusahaan yang telah beroperasi dengan total realisasi pemanfaatan lahan mencapai 200.000 ha, yang terdiri 9 Perusahaan PIR Trans, 6 PIR-KPAA, 10 Perkebunan besar swasta nasional, 4 Perusahaan perkebunan besar swasta asing, 3 BUMN dan 1 PIR BUMN. Selain itu terdapat 15 perusahaan yang telah mendapat izin prinsip, dan 13 perusahaan telah mendapat informasi lahan, namun belum mendapat izin prinsip.

1.

Lokasi
*

Kab. Sanggau (Belitang Hulu, belitang hilir, Parindu, Sanggau Kapuas, Sekadau Hilir, Sekadau hulu, Tayan Hulu, Meliau, Beduai, Kembayan, Bonti, tayan Hilir, Balai, Mukok, Nanga Belitang, Nanga Mahap dan Nanga Taman
*

Kab. Bengkayang (Kec. Ledo dan Sanggau Ledo)
*

Kab. Sambas (Tebas dan Sambas)
*

Kab. Landak (Air Besar)
*

Kab. Ketapang
*

Kab. Pontianak

Dengan skenario optimis diharapkan luas pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2015 mencapai 450.000 ha, dengan rata-rata penanaman mencapai 30.000 ha/tahun dengan total produksi mencapai 7 juta ton TBS. Sementara dengan penerapan skenario kedua (moderat) ditergetkan hingga 2015 mencapai 250.000 ha dengan rata-rata penanaman 17.000 ha/tahun dengan total produksi 6 juta ton TBS, dan penerapan skenario ketiga (pesimis) tahun 2015 ditargetkan 120.000 ha, dengan rata-rata penanaman 8.000 ha/tahun dengan total produksi mencapai 5 juta ton TBS

2.

Keunggulan
*

Hampir semua hasilnya bermanfaat bagi kehidupan yaitu minyak goreng, margarine, sabun, minyak pelumas, tekstil dan lain-lain
*

Pertumbuhan minyak sawit jauh lebih cepat dengan kadar minyak jauh lebih tinggi dalam setiap hektar dibanding minyak nabati lainnya
*

Memiliki daya substansi yang tinggi, dengan teknologi maju dapat ditampilkan berbagai formulasi untuk industri
*

Permintaan pasar dari tahun ke tahun meningkat
*

Pasar Potensial China, India, dan Pakistan

3.

Sarana dan Prasarana Pendukung
*

Stabilitas keamanan terjamin
*

Bebas dari sengketa tanah
*

Regulasi di bidang perizinan sangat mudah
*

Sarana jalan dari Pusat Ibukota ke centra produksi lancar (Aspal, pengerasan, dan tanah)
*

Jaringan listrik di Desa-desa Kecamatan sudah terpasang, sedangkan penyediaan air bersih dari PDAM baru sampai desa-desa yang berdekatan dengan ibukota Kecamatan
*

Tersedia Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Tani yang menyebar disetiap Desa
*

Tersedia Bank BRI Cabang Pembantu Sanggau Ledo
*

Tersedia tenaga kerja yang profesional dan potensial di desa-desa transmigrasi
*

Tersedia akomodasi yang memadai

Profil Indonesia

2008-10-18T00:40:00.001+07:00

DASAR NEGARA

Pancasila adalah filosofi dasar negara Indonesia yang berasal dari dua kata sansekerta, “panca” artinya lima, dan “sila” artinya dasar. Pancasila terdiri atas lima dasar yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, adalah :

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam pemerintahannya menganut sistem presidensiil, dan Pancasila ini merupakan jiwa dari demokrasi. Demokrasi yang didasarkan atas lima dasar tersebut dinamakan Demokrasi Pancasila. Dasar negara ini, dinyatakan oleh Presiden Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) dalam Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

POSISI GEOGRAFIS

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi1.9 juta mil persegi,

Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

SEJARAH GEOLOGI

Pulau-pulau Indonesia terbentuk pada jaman Miocene (12 juta tahun sebelum masehi); Palaeocene ( 70 juta tahun sebelum masehi); Eocene (30 juta tahun sebelum masehi); Oligacene (25 juta tahun sebelum masehi). Sehubungan dengan datangnya orang-orang dari tanah daratan Asia maka Indonesia dipercaya sudah ada pada jaman Pleistocene (4 juta tahun sebelum masehi). Pulau-pulau terbentuk sepanjang garis yang berpengaruh kuat antara perubahan lempengan tektonik Australia dan Pasifik. Lempengan Australia berubah lambat naik kedalam jalan kecil lempeng Pasifik, yang bergerak ke selatan, dan antara garis-garis ini terbentanglah pulau-pulau Indonesia.

Ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak berubah wilayah geologinya di dunia. Pegunungan-pegunungan yang berada di pulau-pulau Indonesia terdiri lebih dari 400 gunung berapi, dimana 100 diantaranya masih aktif. Indonesia mengalami tiga kali getaran dalam sehari, gempa bumi sedikitnya satu kali dalam sehari dan sedikitnya satu kali letusan gunung berapi dalam setahun.

DEMOGRAFI

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak.

Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%); dan lain-lain (0,3%).

Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

POLITIK

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandeman UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR ditambah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Anggota MPR saat ini terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidenstil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, termasuk pengaturan administrasi para Hakim.

PROVINSI

Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi (termasuk 2 Daerah Istimewa (DI) dan satu Daerah Khusus Ibukota (DKI). Kedua DI tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan Daerah Khusus Ibukotanya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebelum tahun 1999, Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Daftar Provinsi di Indonesia
Sumatra
Nanggroe Aceh Darussalam | Sumatera Utara | Sumatera Barat | Bengkulu | Riau | Kepulauan Riau | Jambi | Sumatera Selatan | Lampung | Kepulauan Bangka Belitung
Jawa
Jakarta | Jawa Barat | Banten | Jawa Tengah | DI Yogyakarta | Jawa Timur
Kalimantan
Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur
Nusa Tenggara
Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur
Sulawesi
Sulawesi Barat | Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tenggara | Gorontalo
Kepulauan Maluku dan Papua
Maluku | Maluku Utara | Papua Barat | Papua

EKONOMI

Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Ekonominya kini telah lumayan stabil saat ini.

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah dan karet.

Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan korupsi yang merajalela dalam pemerintah.
Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia.

SENI BUDAYA

Jenis kesenian di Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan. Tari Jawa dan Bali yang terkenal, misalnya, berisi aspek-aspek kebudayaan dan mitologi Hindu.

Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatra seperti tari Saman Meusukat dan Tari Seudati dari Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain itu yang cukup terkenal di dunia adalah wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis. Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.

Di bidang busana warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri batik meliputi Yogyakarta, Solo, dan juga Pekalongan.

Pencak silat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukkan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa gamelan dan seni musik tradisional lainnya sesuai dengan daerah asalnya.

Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke. Musik tradisional termasuk juga keroncong Jawa dikenali oleh hampir semua rakyat Indonesia, namun yang lebih berkuasa dalam paras lagu di Indonesia yaitu seni lagu modern kemudian Dangdut. Dangdut adalah salah satu musik Indonesia yang sudah merakyat di wilayah Nusantara, yang dipadu dari unsur musik Melayu, India, dan juga musik tradisional Indonesia. Dinamakan Dangdut karena suara musik yang terdengar adalah suara 'dang' dan 'dut' dan musik Dangdut lebih dikuasai oleh suara gendang dan suling. Lagu-lagu dangdut biasanya didendangkan oleh pedangdut dengan goyangannya yang seronok dan lemah gemulai yang disesuaikan dengan tempo lagunya. Ada berbagai macam corak musik Dangdut, antara lain Dangdut Melayu, Dangdut Modern (Dangdut masa kini yang alat musiknya telah ditambah dengan alat musik modern); dan Dangdut Pesisir (Lagu dangdut tradisional Jawa, Sunda, dll). Pada tahun 70-an, dangdut lebih dikenal sebagai aliran musik orkes Melayu, yang kemudian pada awal tahun 80-an ia lebih dikenal dengan sebutan Dangdut.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama serta kepercayaan yang berbeda. Ada Batak, Karo, Minangkabau, Melayu di Sumatra dan sebagainya. Ada banyak agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha bahkan kini Kepercayaan Konghucu juga diakui. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih Islam sebagai agamanya.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009

2008-10-18T00:40:00.000+07:00

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemilihan Umum ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Pemilu ini dijadwalkan akan berlangsung di

bulan Juli 2009.

Sistim Pemilihan Umum

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bakal Calon Presiden

Sejumlah tokoh telah mengumumkan akan mencalonkan diri atau menerima pencalonan pada 2009, diantaranya:

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri
Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra

Tokoh-tokoh yang telah menyatakan kemungkinan akan mencalonkan diri antara lain

Tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki peluang dalam pemilihan presiden antara lain,

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia / Panglima ABRI Wiranto.

Survei

Survei nasional yang diumumkan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) pada November 2007 (jumlah responden=3527) menunjukkan 17,1% responden mendukung Hamengkubuwono X; Ketua MPR Hidayat Nur Wahid 11,7%; Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir 8,7%; Yusril Ihza Mahendra 8,6%; dan Anas Urbaningrum 3,9%.
Survei nasional yang diumumkan oleh Indo Barometer pada Desember 2007 (n=1200) menunjukkan 49,5% responden akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2009, Yusuf Kalla didukung 21,7%, dan Hamengkubuwono X mendapatkan 14,7%.
Survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2008 (n=1200) menunjukkan dari 20 nama calon, Susilo Bambang Yudhoyono didukung oleh 34%, Megawati 24.2%, Sri Sultan 6.6%, Gus Dur 4.4%, Wiranto 4.1% Amien Rais 3%, dan Jusuf Kalla 1.9%.

Pendidikan sebagai Investasi

2008-10-18T00:29:00.000+07:00

Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor.

Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu.

Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (education as investement) telah berkambang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritisi klasik lainya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggal penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul “Investement in human capital” dihadapan The American Economic Association merupakan eletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi.

Schultz (1960) kemudian memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Becker (1993) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini.

Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitment politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan oertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Besker (1964, 1975,1993) mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya.

Kritik Becker ini justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis baha pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity).

Beberapa penelitin neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahwa seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya di berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya.

Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ghanda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangyunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Nilai Balikan Pendidikan

Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (rate of return).

Sejumlah hubungan telah diuji dalam rangka kesimpulan tersebut. Misalnya studi Bank Dunia mengenai 83 negara sedang berkembang menunjukan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan riil tertinggi dari GNP perkapita antara tahun 1960 dan 1977, adalah negara yang tingkat melek hurup pada tahun 1960 rata-rata 16 persen lebih tinggi daripada nehara-negara lain

Juga telah digambarkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilannya. Kebanyakan bukti berasal dari pertanian. Kajian antara poetani yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapa tan rendah menunjukan, ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-teknik usaha tani yang lebih baik, hasil tahunan seorang petani yang tidak berpendidikan. Meskipun masukan ini kurang, penghasilan para petani yang berpendidikan tetap lebih tinggi 8 persen, (World Bank, World Development Report, 1980).

Peranan wanita dalam mengasung dan membesarkan anak begitu pending sehingga membuat pendidikan bagi anak perempuan menjadi sangat berarti. Studi-studi menunjukan adanya orelasi signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi anaknya dan angka harapan hidup. Lebih jauh, manfaat kesehatan dan gizi yang lebih baik dan tingkat fertilitas yang lebih rendah yang diakibatkan oleh investasi-investasi lainnya dalam sektor pembangunan lainnya.

Sebuah studi lain oleh dilakukan untuk Bank Dunia dan disajikan dalam World Development Report 1980 menguji perkiraan tingkat pengembalian ekonomi (rate of return) terhadap investasi dalam bidnag pendidikan di 44 negara sedang berkembang. Disimpulkan bahwa nilai manfaat balikan semua tingkat pendidikan berada jauh diatas 10 persen.

Berbagai penelitian lainnya relatif selalu menunjukan bahwa nilai balikan modal manusia lebih besar daripada modal fisik. Tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan SDM yang rendah pendidikannya. Jadi kalau kita mengharapkan kemajuan pembangunan dengan tidak menjadikan modal manusia (sektor pendidikan) sebagai prasyarat utama, maka sama dengan “si pungguk merindukan bulan”.

Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Menurut Prof Dr Dodi Nandika (2005), Sekretaris Jendral Depdiknas, pada ceramahnya di depan Mahasiswa Pasca UPI Prodi Administrasi Pendidikan, mengemukakan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi dibidang pendidikan di Indonesia antara lain :

1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah

2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan

3. Kesenjangan tingkat pendidikan

4. Good Governance yang belum berjalan secara optimal

5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata

6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik

7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK

8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien

9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

Permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akand ialami negara Indonesia dalam jangka panjang kedepan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara.

Dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009, peningkatan peran pendidikan ditekankan pada upaya : 1. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan 2. Mutu dan Relevansi Pendidikan dan 3. Governance dan Akuntabilitas. Ketiga program tersebut merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan dibindang peningkatan mutu SDM bisa ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan diantara negara-negara Asia Pasifik.

Nilai Ekonomi Pendidikan

Menurut Ari A. Pradana (2005) mengutip pendapat Profesor Joseph Stiglitz, di Jakarta “Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga”, kata peraih Nobel Ekonomi, seperti muat pada harian Kompas (15/12/2004). Pertanyaan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti apa yang iperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia.

Peranan pendidikan bahasa teknisnya modal manusia (human capital) dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Dikemukakan oleh Ari A. Pradana menegaskan pendapat dari Lucas (1990) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang legendaris itu.

Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan.

Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara bekembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.

Nyatanya, kenaikan dari tingkat pendidikan di negara-negara berkambang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada “keajaiban ekonomi” di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho.

Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak banyak, hanya 4,2 persen dibandingkan dengan 2,7 persen. Artinya, jika pendidikan adalah rahasia untuk pertumbuhan ekonomi, perbedaan itu seharusnya jauh lebih besar.

Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Pritchett (2003) menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antar negara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi stndar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, disaat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antar negara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.

Asumsi darsar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Disisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan danpemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

Studi dari Foster dan Rosenzweig (1995) mengenai dampak dari pendidikan terhadap petani di India semasa revolusi hijau bisa memberikan sedikit gambaran. Studi sektor pertanian di negara seperti India (juga Indonesia) sangat relevan dalam wacana pembangunan ekonomi karena mayoritas penduduk, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok termiskin, ada di sektor ini.

Dalam studi ini petani yang memiliki pendidikan dasar memang jauh lebih produktif daripada yang tidak pernah sekolah. Namun, tak ada perbedaan signifikan antara memiliki pendidikan menengah dan hanya pendidikan dasar.

Selain itu, di daerah yang kondisi alam dan geografisnya jelek, seringkali produktivitas lebih ditentukan oleh pengaaman, bukan pendidikan. Bagi petani di tempat-tempat seperti ini, pergi ke sekolah selain tidak banyak bermanfaat, juga membuat mereka kehilangan sekian tahun pengalaman bekerja di sawah.

Orang bisa mendebat baik, dengan pendidikan seseorang bisa mengalami mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan orang miskin jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Dibanyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial, selain banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.

Intervensi Ekonomi Secara Spesifik Pada Pendidikan

Pendapat yang mengataan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara. Ini adalah pendapat sama sekali tidak berdasar secara impiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak teralu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan kata lain, pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang ini juga harus dilakukan secara hati-hati.

Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjeba untuk mengukut peranan pemerintah dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang penting, tetapi bukan pada seberapa besar, melainkan direncanakan digunakan untuk apa, mengapa dan bagaimana. Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus dialokasikan, Booth (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an dalam laporan World Bank subsidi pemerintah yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan oefisien Gini yang meningkat. Alasannya, lulusan perguruan tinggi adalah yang paling diuntungkan dari boom selama ekonomi periode itu.

Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Disini dibutuhkan intervensi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya, di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan oleh kuranynya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan. Pembagian bat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan disana.

Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diteraka secara universal di semua negara. Ini adalah inti dari kritik kaum populis terhadap kebijakan neoliberal. Hal ini yang sebaliknya juga berlaku, tidak ada kebijakan populis yang berlaku secara universal. Dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan anggaran pemerintah yang lebih besar.

Menurut Mohamad Ali (2005), dikemukakan Malaysia mengalami kemajuan yang tinggi di pengembangan SDM, karena pada masa pemerintahan PM Mahathir Mohamad, telah mencanangkan pengembangan SDM kedepan dengan melakukan investasi yang cukup tinggi yaitu 28 persen dari anggaran belanja negaranya, dan pemerintahan PM Mahathir yang berjalan selama 17 tahun. Melihat keberhasilan tersebut, maka negara Indonesia dengan UUD 1945 yang telah diamandemen memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.

Investasi dibidang pengembangan SDM merupakan suatu proses yang panjang dan untuk menunjang keberhasilan perencanaan tersebut, pendidikan dan pelathan harus dijadikan suatu tolok ukur untuk membangun suatu negara. Tetapi pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Rp. 2.264.819 Nett /Hari dari internet, mau tau caranya?

2008-10-17T23:49:00.000+07:00

Rp. 2.264.819 Nett / Hari
Murni Dari Membuat & Menjual Produk
Dari Internet. Mau Tahu Rahasianya?

silakan klik disini

7 Langkah Membersihkan Virus Donal Bebek

2008-10-17T23:34:00.000+07:00

Virus Donal Bebek dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan terdeteksi sebagai VbWorm.QXE. Salah satu ciri khas virus ini adalah mengandung kata "Bulu Bebek".

Bulu Bebek menyembunyikan folder/subfolder pada flash disk dan membut file duplikat sesuai dengan nama folder/subfolder tersebut untuk mengelabui user. Untuk membersihkannya, simak langkah berikut ini:

1. Sebaiknya putuskan komputer yang akan dibersihkan dari jaringan (jika terhubung ke Local Are Network/LAN).

2. Disable "System Restore" untuk sementara selama proses pembersihan berlangsung (jika menggunakan Windows ME/XP).

3. Matikan proses virus yang sedang aktif di memori, untuk mematikan proses virus ini gunakan tools pengganti taks manager seperti procexp, kemudian matikan proses virus yang mempunyai icon "Folder".

4. Repair registry Windows yang sudah diubah oleh virus. Untuk mempercepat proses tersebut salin script dibawah ini pada program notepad kemudian simpan dengan nama repair.inf. Jalankan file tersebut dengan cara:

* Klik kanan repair.inf
* Klik Install

[Version]
Signature="$Chicago$"
Provider=Vaksincom Oyee

[DefaultInstall]
AddReg=UnhookRegKey
DelReg=del

[UnhookRegKey]
HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe "%1""
HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, Shell,0, "Explorer.exe"
HKLM, SYSTEM\ControlSet001\Control\SafeBoot, AlternateShell,0, "cmd.exe"
HKLM, SYSTEM\ControlSet002\Control\SafeBoot, AlternateShell,0, "cmd.exe"
HKLM, SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot, AlternateShell,0, "cmd.exe"
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden, UncheckedValue,0x00010001,1
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Command Processor, AutoRun,0,
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL, CheckedValue, 0x00010001,1
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL, DefaultValue, 0x00010001,2
HKCU, Software\Microsoft\Command Processor, AutoRun,0,

[del]

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegistryTools
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableTaskMgr
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, NoFolderOptions
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, NOFind
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, NORun
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\PAYXX.exe
HKCU, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, Shell
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\HideFileExt
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ShowFullPath
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ShowFullPathAddress
HKLM, SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SuperHidden
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, NoFolderOptions
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegistryTools

5. Cari dan hapus file duplikat yang dibuat oleh virus. Untuk mempercepat proses pencarian sebaiknya gunakan fungsi "Search Windows" dengan terlebih dahulu menampilkan file yang disembunyikan.

Jika Folder Option belum muncul, sebaiknya LogOff komputer terlebih dahulu kemudian tampilkan file yang tersembunyi. Setelah file duplikat ditemukan, hapus file yang mempunyai ciri-ciri:

* Menggunakan icon Folder
* Ukuran file 53 KB
* Ekstensi EXE
* Type File "Application"

6. Tampilkan kembali file/folder pada Flash Disk yang sudah disembunyikan. Untuk menampilkan file yang disembunyikan, Anda dapat menggunakan bebarapa tools alternatif seperti Batch File Utility atau dengan menggunakan perintah ATTRIB.

Berikut cara menampilkan file/folder yang disembunyikan dengan menggunakan ATTRIB:

* Klik "Start"
* Klik "Run"
* Ketik "CMD", kemudian tekan tombol "Enter"
* Pindahkan posisi kursor ke drive Flash Disk
* Kemudian ketik perintah ATTRIB –s –h –r /s /d kemudian tekan tombol "enter"

7. Untuk pembersihan optimal dan mencegah infeksi ulang scan, dengan antivirus yang up-to-date dan sudah dapat mendeteksi virus ini.

Formula Bisnis online

2008-10-17T18:56:00.000+07:00

Bagaimana cara menghasilkan
Rp 200-300 ribu per hari tanpa perlu repot bikin produk atau web? Bagi anda yang merasa perlu segera mendapat income dari internet

ada satu cara praktis yang saya anjurkan anda coba. Yaitu dengan mempromosikan produk SMUO ke orang lain. Setiap ada pembeli, anda berhak mendapatkan komisi 50%. Praktis, dan uang bisa anda terima hari itu juga!klik disini untuk mempelajari lebih jauh.

Menghasilkan Uang Dengan Mudah Dan Melimpah Dari Berbagai Bisnis Sederhana di Internet!

2008-10-17T18:43:00.002+07:00

bingung mencari uang…?

STOP! Sekarang Anda Bisa Menghasilkan Uang Dengan Mudah Dan Melimpah Dari Berbagai Bisnis Sederhana Di Internet!

Saya akan ajarkan kepada Anda berbagai cara untuk berbisnis
dari internet dan mendapat uang dengan mudah dan melimpah
melalui jalan-jalan yang halal, legal, elegan dan terhormat!
Lupakan sulitnya mencari lowongan kerja! Lupakan juga pekerjaan Anda saat ini! Jalankan cara-cara yang saya ajarkan, dan bersiaplah untuk menerima aliran uang ke rekening Anda dengan segera!

Ingin tahu bagaimana caranya?
klik untuk membaca halaman ini hingga tuntas!

PTC (Paid to Click)

2008-10-17T18:39:00.001+07:00

PTC (Paid to Click) merupakan salah satu program periklanan berbayar yang akan memberikan bayaran atau komisi setiap kali kita mengklik URL iklan yang ada pada layanan tersebut.

mau tau lebih lanjut? jika anda tertarik untuk mengikuti program PTC silakan klik disini

klik disini untuk membaca panduannya

Gratis!!Submit iklan dan URL otomatis ke puluhan web direktory!

2008-10-17T14:29:00.001+07:00

jangan buang-buang duit, tenaga dan pikiran anda untuk mempromosikan dan mendaftarkan web, blog atau memasang iklan secara manual ke situs layanan iklan dan web directory!! hanya butuh waktu 1 menit untuk memasang iklan atau URL anda otomatis di situs iklan dan web directory!!

submit iklan dan URL otomatis ke puluhan web direktory dan situs iklan ada cara yang gampang dan gratis!!

Anda mau tau caranya ??? klik disini untuk submit otomatis iklan dan URL hanya di indonesia!

klik disini untuk submit otomatis iklan dan URL ke indoesia dan luar negeri!

Demokrasi dan Clean Governance

2008-10-17T13:10:00.000+07:00

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap yang positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi;karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah system pemerintahan yang terbaik apabila dibandingkan dengan system lainnya.untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai way of live yang menunutun tata kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan.

Ada tiga asumsi yang umumnya dipegang oleh banyak orang sehingga demokrasi memilki citra yang begitu positif. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik hukum yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.Asumsi ini diperkuat dengan keberhasilan Ameriak Serikat daam mencapai posisi unggul dalam bidang ekonomi,ilmu pengetahuan,teknologi,dan militer,sementara Amerika Serikat dianggap sebagai contoh negara demokratis terbuka.Apakah pengalaman demokrasi Amerika itu dapat ditransfer ke Negara lain, terutama Negara berkembang seperti Indonesia. Kedua,demokrasi sebagai system politik dan pemerintahan dianggap akan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman yunani kuno,sehingga ia tahu bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.Ketiga,demokrasi dipandang sebagai suatu system yang paling alamiah dan manusiawi,sehingga sedmua rakyat dinegara manapun akan memiliki demokrasi bila mereka diberi kesempatan untuk melakukan pilihannya.Ketiga asumsi tersebut barangkali tidak sepenuhnya benar,walaupun harus segera diakui sudah tentu mengandung unsur-unsur kebenaran. Dalam kenyataan,walaupun hampir semua negara memuji demokrasi,tetapi praktek demokrasi itu sendiri berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga tidak gampang membuat batasan atau definisi tentang demokrasi, namun tetap diakui oleh banyak orang bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan kekuatan-kekuatan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk memilki kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.Dengan demikian negara yang menganut system demokrasi adalah negara yang berselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut pandang organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Tulisan ini mencoba menggambarkan demokrasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Hakekat Demokrasi Pemerintahan

Hakekat demokrasi sebagai system pemerintahan, memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung arti pemerintahan yang sah dan diakui,dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui dimata rakyat.Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan rakyat pemerintah dapat memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan,kepuasan masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat itu sendiri bahwa pengelolaan pemerintah dilakukan secara baik dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme dan ini akan lebih memberi legitimasi kepada pemerintah.

Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan menyalagunahkan wewenang sehimgga tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat akan menghadapi persoalan legitimasi dan pada akhirnya akan meruntuhkan pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan pemberian atau supernatural

Kedua, pemerintahan oleh rakyat,berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri.Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaanya,pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilannya di parlemen (DPR,DPRD).Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi para penyelenggara negara (pemerintahan dan DPR).pemerintahan yang bersih dari praktek-prakek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dapat terwujud apabila rakyat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat local.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki,masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan control sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku sebagai wujud negara dalam penerapan prinsip demokrasi. Salah satu contoh dan pengalaman yang pernah dialami Indonesia sebagai negara demokrasi pada masa pemerintahan orde baru kurang lebih tiga puluh tahun,penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagai mana mestinya.Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan,kewenangan,dan tanggung jawab presiden (pengusaan bersifat otoritarianisme).Disamping itu,masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemusatan kekuasaan,wewenang,dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negative dibdang politik,namun juga dibidang ekonomi dan moneter,antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi,kolusi dan nepotisme implikasinya adalah demokrasi dianggap gagal mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga,pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama diatas segalanya untuk itu pemerintah harus responsive,mendengarkan,dan mengakomodasi aspirasim rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya,bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri,keluarga dan kelompoknya.Oleh karena itu pemerintah sebagai mandataris kekuasaan rakyat harus membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Clean dan Good Governance

Pemerintahan yang demokrastis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan baik.Pada dasarnya konsep good governance ini memberikan rekomendasi pada system pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.Good governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesempatan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah,masyarakat madani dan sector swasta.Kesempatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme,proses,dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum,memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.Governance sebagaimana didefinisikan UNP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, respontif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokrasi akmufabel serta transparansi.

Sesuai dengan pandangan tersebut diatas,maka pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang bebas KKN dan baik dalam ukuran proses maupun hasilnya,serta unsure dalam pemerintahan bisa bergerak secara simergis tidak saling berbenturan,memperoleh dukungan dari rakyat dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bertentangan dengan norma demokrasi dan dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintahan juga bisa dikatakan bersih dan baik jika pengelolaan pemerintahan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran dan tidak terkontaminasi dengan praktek-praktek KKN yang dapat menghambat pemerintahan demokratis itu sendiri.Good governance sebagai sebuah paradigma pemerintahan dapat terwujud apabila pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara dengan demokrasi dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi demokrasi populis.sektor-sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut.Keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.Penerapan Clean and Good governance pada akhirnya mensyaratkan moral sebagai pilar yang dapat mengikat ketiga pilar tesebut yaitu pemerintah,swasta,dan masyarakat.

Pemerintah yang demokratis sebagai alas an pijakan terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan baik dengan ditopang prinsip-prinsip Good Governannce yaitu; Pertama,partisipas masyarakat sebagi pemilik pemerintahan dalam pengambilan keputusan,semua warga masyarakat dalam pemerintahan demokrasi berhak terlibat dalam pengambilan keputusan,baik langsung maupun lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat,tanpa partisipasi penuh dari warganya.

Kedua,penegakan hukum,partisipasi mayarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan perumusan-perumusan kebijakan public memerlukan system dan aturan-aturan hukum.Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat,partisipasi masyarakat akan berubah menjadi proses politik yang anarkis dan bertentangan dengan unsur penopang demokrasi yaitu negara hukum.Demikian pula bahawa pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah system dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.Proses mewujudkan cita tata pemerintahan yang baik dalam negara demokrasi harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hukum yang meliputi kepastian hukum,hukum yang resproktif, penegakan hukum yang konstisten dan non-diskriminasi.

Ketiga,transparansi,citra pemerintahan yang buruk yang ditandai dengan saratnya tindakan KKN telah melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa dengan semangat reformasi.Salah satu tuntutan reformasi yang selalu digulirkan adalah perlunya pengelolaan pemerintahan secara terbuka.Ketebukaan berarti ada minat dan tindakan dari pemerintah untuk saling control dan bertanggung jawab.Transparansi ini tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri.Transparansi masyarakat merupakan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan control terhadap pemerintah.Dalam hal ini ada perlakuan yang adil bagi semua golongan dalam masyarakat.

keempat,responsive,tata pemerintahan yang baik dalam negara demokrasi yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap kompleksitas permasalahan masyarakat, pemerintah harus memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat,jangan menunggu masyarakat menyampaikan keinginan-keinginannya itu,tetapi pemerintah secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat,untuk kemudian membuat suatu agenda kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etik, yakni etik individual dan etik sosial .kualifikasi etik individual menuntut aparatur pemerintah agar memiliki criteria kapasitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik sosial menuntut aparatur pemerintah agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

kelima, konsesus menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya menuju tata pemerintahan yang baik adalah pengambilan keputusan secara konsesus,yakni pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. Cara pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memilki legitimasi untuk melahirkan kekuatan memaksa, dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan,.pelaksanaan prinsip pada prakteknya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah system.

Keenam,kesetaraan dan keadilan,tata pemerintahan yang baik selain penerapan asas konsesus,transparansi dan rensponsif juga harus didukung dengan asas kesetaraan dan keadilan,yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa sebuah bangsa beradab dan tergolong bangsa pluralis,baik dilihat dari segi etnik,agama,dan budaya dalam upaya menuju tata pemerintahan yang baik,proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.tidak ada seorang atau sekelompok orangpun teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan seperti ini akan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

Ketujuh, efektifitas dan efisiensi agar pemerintahan itu efektif dan efisien,maka para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. Konsep Efektifitas dalam sector kegiatan-kegiatan publik memilki makna ganda, yakni efektifitas dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan,baik oleh pejabat public maupun partisipasi masyarakat dan efektifitas dalam konteks hasil,yakni mampu memberikan kesejahteraan pada sebesar-besar kelompok dan lapisan sosial. Demikian pula makna efisiensi yang mencakup antara lain efisiensi tekhnis, efisiensi ongkos, dan efisiensi kesejateraan,yakni hasil guna dari sebuah proses pekerjaan yang terserap penuh oleh masyarakat. Dengan demikian, peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintahan harus dilakukan secara komprehensif, tidak sekedar rekayasa internal untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya sendiri, tetapi juga harus diimbangi dengan pembinaan dan pertumbuhan sikap-sikap demokratis masyarakat beradab dan anti kekerasan.

Kedelapan, akuntabilitas, mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan adanya pertanggung jawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Pengembangan asas akuntabilitas dalam kerangka tata pemerintahan yang baik tiada lain agar para pejabat atau unsure-unsur yang diberi kewenangan mengelola urusan public itu senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan KKN. Dengan akuntabilitas mereka terus memaju produktivitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan publiknya. Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas Vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Rakyat melalui partai politik, LSM, dan institusi-institusi lainnya berhak meminta pertanggung jawaban kepada pemegang kekuasaan negara. Pemegang kekuasaan atau jabatan public dalam struktur kenegaraan harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya di masa yang akan datang, sebagai wujud akuntabilitas managerial terhadap public yang memberi kewenangan, akuntabilitas juga bermakna bahwa setiap pejabat harus mempertanggung jawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi.Sementara akuntabilitas Horizontal adalah pertanggung jawaban pemegang jabatan public pada lembaga yang setara, seperti Gubernur dengan DPRD tingkat I, Bupati/Walikota dengan DPRD tingkat II, dan Presiden dengan DPR pusat, yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para Menteri sebagai pembantu Presiden. Selain akuntabilitas professional, para pejabat public atau unsure-unsur pengelola urusan umum dan kenegaraan juga harus memilki akuntablitas personal, baik dalam aspek profesi dan kewenangan delegatifnya, maupun dalam aspek moralitasnya. Oleh sebab itu setiap anggota DPRD harus mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap konstituennya. Demikian pula pejabat public dalam struktur pemerintahan, individualnya, baik dalam lingkungan profesi setaranya maupun terhadap atasannya. Jika mereka melakukan pelanggaran etika dan moralitas, mereka harus dengan berani mempertanggung jawabkan pelanggarannya terhadap public.

Penutup

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan di organisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan terletak ditangan seluruh rakyat, bukannya berada ditangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu.

Pemerinatahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata ke pemerintahan yang bersih dan baik.Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata kepemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, didukung dengan penegakan hukum yang kuat, terbuka terhadap kritik dan control dari rakyatnya, responsif terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat, dan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, memberi jaminan adanya kesetaraan dan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam melayani masyarakat.

Refrensi

Azra, Azyumandi (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani,ICCE UIN Syarif Hidayatullah :Jakarta.

April carter (1985), Otoritas dan Demokrasi: CV Rajawali: Jakarta.

Darwin muhajir (1996), Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer, PT.Raja Gravindo Persada: Jakarta.
Koswara,E (1999), Pengaruh Format Politik Nasional TerhadapDemokrasi Lokal: Suatu analisis kebijakan tentang otonomi daerah dan prospek demokrasi local. Lapera Pustaka Utama: Yokyakarta.

Widodo,Joko (2001),Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Control Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia: Jakarta

Labolo, Muhadam (2006), Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. PT.Raja Gravindo: Jakarta.

Afan, Gaffar (1999) Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi: Pustaka Pelajar: Yokyakarta.

D, Johan (1997), Demokrasi, Representasi dan Sistem Pemilu. lnstitute Ilmu Pemerintahan: Jakarta.

Hamdi, Muhlis (2002), Bunga Rampai Pemerintahan Yoursif. Watampone: Jakarta.

Thoha, Miftah (2003), Birokrasi dan Politik Di Indonesia: PT.Raja Gravindo Persada: Jakarta

Tiga Universitas Indonesia Masuk 500 Terbaik Dunia

2008-10-17T12:53:00.001+07:00

Tiga Universitas di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) masuk dalam 500 universitas terbaik di dunia.

Saat ini UI menduduki peringkat 287, ITB peringkat 315 dan UGM peringkat 316.

"Prestasi ketiga universitas ini menjadi sebuah hadiah bagi bangsa Indonesia, setelah 100 tahun kebangkitan nasional," kata Wakil Kepala Humas UI, Devie Rahmawati, di Depok, Selasa.

Times Higher Education- QS World University Rangking (THE-QS World) mengeluarkan pengumuman resmi di seluruh dunia mengenai peringkat 500 Universitas terbaik di dunia periode 2008.

Menurut Devie, Indonesia kembali mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa besar di dunia melalui keberadaan universitas dalam negeri berkelas dunia (world class university).

"Kerja keras ini diharapkan akan mampu mendorong Indonesia mengulang sejarah, sebagai barometer pendidikan di asia bahkan dunia," katanya.

Ia mengatakan, dalam semangat peringatan 80 tahun sumpah pemuda, pencapaian ini diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa untuk terus berkontribusi dalam membangun peradaban dunia melalui pendidikan nasional.

"Di masa datang bukan mustahil bila pemuda-pemudi terbaik dari dalam dan luar negeri hadir untuk mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia sebagai universitas kelas dunia," katanya.

Peningkatan peringkat UI, kata dia, dimungkinkan setelah terus berbenah diri dalam upaya memenuhi empat kriteria penilaian dari THE- QS World.

Empat kriteria yang dimaksud ialah kualitas penelitian (research quality), kualitas pengajaran (teaching quality), kualitas lulusan (graduate employability) dan aspek internasional (international outlook).

UI mengantongi nilai signifikan pada aspek kualitas penelitian. Indikator dari aspek ini ialah persepsi mengenai UI dari para responden (peer review) di seluruh dunia serta jumlah kutipan (citations per faculty) dari paper ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademik UI.
sumber : depdagri online

Pemilu 2009

2008-10-17T12:36:00.001+07:00

PEMILU legislatif 2009 tinggal kurang dari delapan bulan lagi. Pesta demokrasi itu agaknya masih belum akan berhasil mewujudkan lompatan kita menuju negara yang lebih demokratis. Banyak faktor yang menjadi penyebab kita masih harus realistis, ketimbang optimistis. Dua faktor di antaranya adalah kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan mutu partai politik peserta Pemilu 2009.
Tujuh komisioner KPU jauh dari mumpuni untuk menjadi produser pemilu yang berkualitas. Sedari awal memang proses seleksi para pimpinan KPU itu bermasalah. Metode yang digunakan panitia seleksi KPU menurut saya terlalu �aneh bin ajaib� untuk melahirkan komisioner KPU yang layak menyandang tanggung jawab berat penyelenggara pemilu. Minimnya kualitas itu akhirnya terbukti dalam menangani beberapa persoalan hukum pemilihan kepala daerah, maupun tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009.
Dalam hal sengketa Pilkada Maluku Utara, misalnya, KPU menolak tunduk pada Putusan Mahkamah Agung. KPU terus ngotot dan menjadi salah satu penyebab memperuncing kemelut Pilkada Malut. Problem yang sama amat mungkin terjadi dengan Pilkada Kalimantan Timur. Kabar terakhir memberitakan KPU pusat mengirim surat kepada KPU Kaltim agar menunggu putusan pengadilan umum yang menggugat KPUD Kaltim, sebelum melanjutkan proses pilkada putaran kedua. Surat KPU demikian tentu saja aneh bin ajaib, sengketa pilkada bukan wilayah peradilan umum untuk memutuskan. Hanya Mahkamah Agung - atau paling lambat dalam 18 bulan lagi Mahkamah Konstitusi-lah, yang berwenang memutuskan sengketa pilkada. Karenanya gugatan ke pengadilan negeri atas persoalan pilkada seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena bukan kompetensi absolutnya. Tetapi fakta bahwa pengadilan negeri bersedia memeriksanya adalah indikasi kuat adanya praktik mafia peradilan (jual-beli kasus) dalam perkara tersebut.
Dalam kasus hukum yang lain, KPU dengan mudahnya menyerah atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan 4 partai politik yang gagal verifikasi. Akibatnya jumlah parpol peserta pemilu membengkak menjadi 44, terdiri dari 38 parpol nasional dan 6 parpol local di Aceh. Masukan saya agar KPU mengajukan upaya hukum banding tidak mendapatkan respons yang baik, utamanya, ternyata, karena KPU sendiri ternyata tidak merasa cukup pede dengan kualitas verifikasi yang mereka� lakukan. Singkat kata, dengan kualitas performa KPU yang demikian, saya menjadi sulit untuk optimis dalam meneropong pelaksanaan pemilu legislatif maupun eksekutif tahun 2009.
Saya makin realistis dan makin tidak optimis melihat kualitas parpol peserta pemilu. Sesuai hasil suara pemilu nasional tahun 2004, yang mencapai di atas 3 hanyalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Selayaknya hanya tujuh parpol tersebut yang bertarung di Pemilu 2009. Namun, aspirasi rakyat yang sudah mengerucut tersebut dimentahkan melalui rekayasa UU Pemilu yang akhirnya membengkakkan lagi parpol peserta Pemilu 2009.
Seharusnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal UU Pemilu yang manjadi tiket gratis 9 (Sembilan) parpol yang tidak lolos electoral threshold, maka kalaupun akan ada perubahan jumlah peserta pemilu, yang seharusnya terjadi adalah berkurangnya 9 parpol peserta pemilu tersebut, bukannya justru bertambah. Tetapi itulah anehnya sistem pemilu kita yang masih saja berpolah bagai �keledai yang ikhlas terperosok ke dalam lubang yang sama�. Sistem pemilu hanya mengabdi bagi kepentingan elite parpol yang bersaing semata untuk mendapatkan kursi di parlemen semua tingkatan. Tetapi alpa untuk menjalankan secara sungguh-sungguh peran parpol sebagai jembatan perjuangan aspirasi kedaulatan rakyat.
Akibatnya, tidak mengherankan jika mayoritas parpol kemudian terbirit-birit ketika harus memenuhi syarat administratif para caleg-nya. Ada saja parpol yang mendaftarkan segelintir caleg untuk satu propinsi, suatu indikasi betapa tidak seriusnya sang parpol dalam bersaing memperebutkan suara rakyat. Dengan kualitas parpol yang demikian, saya semakin pesimis Pemilu 2009 akan dapat menjadi batu loncatan yang menghasilkan anggota legislatif yang lebih aspiratif ataupun - misalnya - antikorupsi.
Menjelang penyusunan caleg, keanehan justru terjadi dengan pernyataan pimpinan Golkar dan Demokrat yang akan mendasarkan keterpilihan anggota legislatif dari suara terbanyak. Kebijakan tersebut mengikuti langkah PAN yang sudah lebih dahulu menerapkannya pada Pemilu 2004. Padahal UU Pemilu jelas mengatur bahwa anggota legislatif terpilih berdasarkan nomor urut, bukan dengan suara terbanyak. Di satu sisi, penetapan pemenang dengan suara terbanyak itu melegakan. Namun di sisi lain, potensi sengketa hasil pemilu akan semakin tinggi dan rumit untuk diselesaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Metode surat pernyataan mengundurkan diri dari para caleg, jika tidak mendapatkan suara terbanyak, amat mungkin menjadi tidak efektif, terutama jika sang caleg kemudian berubah pikiran dan menarik surat pernyataan demikian.
Seharusnya pengaturan dengan suara terbanyak diperjuangkan pada saat UU Pemilu disusun. Menjadi aneh ketika UU Pemilu sudah disahkan, perubahan metode penentuan pemenang - yang amat penting tersebut, justru baru dilakukan. Apalagi oleh partai terbesar semacam Golkar yang seharusnya dapat dengan mudah memenangkan pertarungan suara dalam proses legislasi rancangan UU Pemilu.
Tetapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Dengan kualitas KPU penyelenggara pemilu yang memprihatinkan, serta mutu parpol peserta pemilu yang pas-pasan, hanya kecerdasan rakyat pemilih yang bisa menyelamatkan kesuksesan pemilu. Rakyat wajib sadar untuk tidak memilih partai dan politikus busuk. Agaknya, kembali hanya rakyat yang tetap bijak dan - untuk kesekian kalinya - menjadi sekoci penyelamat pemilu. Semoga.
sumber : kr.co.id