baca selengkapnya »»
Sabtu, 15 Nopember 2008 bertempat di Aula IPDN Kampus Cilandak Jakarta, dilaksanakan Prosesi Pengukuhan Guru Besar IPDN oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu :
1. Prof.Dr.Nurul Aini,MA
2. Prof.Dr.H.Djohermansyah,MA
3. Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si
Ibu Rektor IPDN Prof.Dr.Ngadisah,MA memimpin jalannya Sidang Terbuka Senat IPDN tersebut, sedangkan Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khususnya yaitu Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si
Saat ini tampak para undangan telah memasuki ruangan aula, baik dari kalangan pejabat struktural lingkup Departemen Dalam Negeri juga kegiatan ini dihadiri civitas akedimika IPDN. Dalam prosesi pengukuhan Guru Besar IPDN ini, akan diiringi oleh Paduan Suara Praja IPDN dari Kampus Jatinangor.
Tepat pukul 09.30 WIB, Pimpinan Senat IPDN memasuki aula prosesi pengukuhan. Pengukuhan ini langsung dipimpin oleh Pimpinan Senat IPDN, yaitu Prof.Dr.Ngadisah,MA, didampingi oleh anggota senat IPDN lainnya. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan sidang senat oleh pimpinan sidang senat IPDN.
Berikutnya pembacaan Surat Keputusan , Pendidikan Nasional RI tentang Pengangkatan Guru Besar di Lingkungan IPDN, yang dibacakan oleh Sekretaris Senat IPDN, yaitu Prof.Dr.Tjahya Supriatna,SU, sebagai berikut :
1. Sejak 01 April 2004, mengangkat Prof.Dr.Nurul Aini,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia
2. Sejak 01 Mei 2005, mengangkat Prof.Dr.Djohermansyah,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Media Politik, Perbandingan Pemerintahan dan Kebijakan Publik.
3. Sejak 01 Juli 2007, mengangkat Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Studi Kebijakan.
Acara selanjutnya adalah mendengarkan orasi ilmiah Guru Besar yang akan dikukuhkan, yaitu :
Prof.Dr.Nurul Aini,MA :
Untuk mewujudkan tujuan negara, diperlukan sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara infra dan supra struktur, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertemukan. Paling tidak benturan-benturan dapat dikurangi atau kalau mungkin dihindari. Caranya adalah dengan melakukan pembangunan politik atau modernisasi politik.
Dalam proses pembangunan politik dapat ditentukan 3 ciri pokok, yaitu:
Pertama, Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara yang dibarengi dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional.
Kedua, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik.
Ketiga, Peningkatan partisipasi politik masyarakat.
(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.Nurul Aini,MA, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)
Prof.Dr.H.Djohermansyah,MA :
Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehinga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan Departemen Dalam Negeri harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya dalam perkara pengangkatan Gubernur Maluku Utara, pemekaran Propinsi di Tanah Papua dan kedudukan keuangan anggota/pimpinan DPRD.
Memang tidak ada jalan mudah untuk membangun pemerintahan daerah bersendikan demokrasi, no pain no gain. Lebih-lebih di negeri kepulauan seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas, penduduknya ratusan juta dengan budaya multikultural, lemahnya aturan konstitusional, dan selama tiga dasawarsa terakhir menerapkan sistem otoritarian dan sentralisasi.
(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.H.Djohermanysah,MA, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)
Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang membentuk Negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan, bentukan yang dilakukan seperti itu merupakan salah satu dari banyak cara untuk membentuk negara, yang dengan demikian warga bangsa itu adalah kekuasaan yang tertinggi atau pemegang kedaulatan atas (sovereignity) dan pemilik negara. Pilihan tragis pada semua kebijakan melibatkan pilihan nilai dan penetapan rata-rata, pertukaran antara nilai-nilai terdekat.
Adapun dimensi pilihan tragis meliputi sejumlah masalah sulit, yaitu :
1. Peran profesional yang sesuai tanpa bertentangan dengan proses penilaian nilainya ;
2. Meningkatkan kemampuan sistem pembuatan kebijakan untuk mengaitkan dalam pilihan nilai tanpa gangguan konsensus yang menjadi penghalang ;
3. Desain untuk menyeertakan strata tambahan, seperti kelompok yang dilibatkan atau publik dalam pilihan nilai tanpa merusak kualitas kebijakan.
(selengkapnya orasi ilmiah Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si, akan kami buatkan filenya dalam bentuk pdf, mohon bersabar)
Selanjutnya, Sambutan Menteri Dalam Negeri, yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si, mengatakan bahwa :
Jabatan Guru Besar merupakan jabatan Profesionalisasi akademik, yaitu orang yang menjalankan perjalanan penting tentang penganjur paham, baik individu, pengembangan batas dan minat para pendidik. Seperti tenaga pendidikan dan pengangkatan sbg peningkatan upaya peran memberikan pencerahan, sumbangsih, analisis kebijakan dan anjuran kebijakan. Kualitas tenaga pendidik si lingkungan IPDN tentunya saya dukung, harapannya kualitas lulusan ipdn dapat terwuud. Profesionalisasi dan lulusan menjadi penting untuk diperhatikan, krn saat ini lokasi pendidikan akan berkembang secara regional dengan harapan pembelajaran manajemen pendidikan dalam satu kesatuan sistem yang ada di jatinangor.
Penentuan regiional tersebut sesuai jurusan yang ada di IPDN. Oleh karena itu IPDN harus melakukan penyesuaian khususnya dalam hal kurikulum, yaitu :
1. Ilmu pemerintahan, konten pembelajaran disajikan secara fliksibel dan terbuka terhadap perubahan
2. Kemampuan berpikir dan kreatif, suskses dan bekerja serta belajar
3. Mampu mengunakan ilmu pengetahuan yang dioeroleh untuk digunakan dan tempat dan situasi yg berbeda
Oleh karena itu, lulusan IPDN diharkan melahirkan pemimpin yang :
1. Berpikir kreatif
2. Bertanggungjawab
3. Berani mengambil resiko
4. Mempunyai keluhuran budi
5. Senang melakukan persahabatan
6. Memiliki disiplin yang bagus
Untuk itu Menteri Dalam Negeri berpesan kepada tenaga pendidik di di lingkungankan Departemen Dalam Negeri, yaitu :
1. Pengajar pelatih dan pengasuh harus flikseibel terbuka
2. Fasilitasor harus berani berdialog terbuka dan menerima saran dan kritikab dari mahasiswa dan praja
3. Penilaian hasil belajar bukanlah kegiatan indefenden dari proses pembelajaran
Sehingga akan menghasilkan mahasiswa dan Praja IPDN sebagai berikut :
1. Pamong Praja memiliki kelurhan budi dan hati nurasi yang bersih,
2. Pesahabatan yang tinggi
3. Kedisiplinan
4. Memiliki kesabaran baik prosesnya, maupun langsung kesabaran itu sendiri.
Kemudian, acara diakhir dengan pernyataan penutupan oleh Pimpinan Sidang Senat IPDN Prof.Ngadisah, dan acara pengukuhan ini diakhiri dengan ucapan selamat kepada Profersor yang baru dikukuhkan.
